Pentingnya Citra Jakarta sebagai Miniatur Keberagaman Indonesia

Jakarta, sering dianggap sebagai miniaturnya Indonesia karena di Jakarta hidup dan tinggal beragam warga dari berbagai asal daerah, suku, agama, dan ras. Namun sebenarnya, apa sih untungnya keberagaman ini bagi Jakarta? dan akhirnya bagi Indonesia?

Beberapa hari menjelang Pilkada DKI, saya menemukan banyak sekali kekisruhan yang terjadi baik di dunia nyata, dunia maya, media massa, juga tentunya media sosial. Semua kekisruhan yang entah bagaimana cara meredamnya. Namun setelah saya berfikir apa iya harus diredam? Jangan-jangan ini semua adalah bagian dari pendewasaan kita sebagai bangsa yang bebas beropini? Tapi bagaimana kebebasan ini harus disikapi dengan begitu banyak keragaman di negeri ini? Seberapa tahan Pancasila yang sakti ini mampu mempertahankan kesatuan dari berjuta keragaman? Bagaimana kita – sebagai bangsa ini mampu menyadari bahwa keberagaman yang kita miliki ini sebetulnya adalah sebuah kekayaan?

Mari kita bermain dengan perumpamaan, contoh keberagaman yang akan saya gunakan adalah “pusat pertokoan”. Bayangkan pusat pertokoan ini seperti komplek ruko, pusat perkulakan, pusat grosir, atau mungkin seperti Pasar Santa. yang sempat hits. Di dalam pusat pertokoan kita bisa menemukan begitu banyak pedagang dengan beragam barang. Mulai dari yang murah hingga yang mahal, mulai dari barang yang kecil hingga barang yang besar, dan seterusnya. Makin banyak ragam yang dijual tentu makin meningkatkan daya tarik pembeli yang kemudian meningkatkan perputaran jual-beli disitu. Konsumen di pusat pertokoan tidak selalu dari luar melainkan banyak juga yang datang dari sesama pemilik toko.

Ragam penjual

Di pusat pertokoan, identitas pemilik toko tidak wajib ditampilkan data pribadinya. Misalnya saja data tentang agama yang dianut oleh si pemilik toko tidak wajib menjadi atribut yang musti diperlihatkan. Begitu pun dengan barang dagangannya tidak wajib mencerminkan latar belakang si pemilik toko. Penjual perangkat sholat tidak harus yang beragama Islam, begitupun sebaliknya penjual dupa dan kemenyan pun tidak musti orang tionghoa, atau pedagang yang beragama Budha. Di depan toko tidak wajib ada tanda agama, akan tetapi tidak sedikit para pedagang yang sengaja memasangkan atribut keagamaan dan keyakinannya demi sekedar menjadi hiasan atribut, doa, dan minta berkah. Namun keberadaan atribut tersebut justru malah membuat semarak tiap lorong pertokoan.

Karena mayoritas “warga” pertokoan itu muslim dan waktu ibadahnya yang lima kali sehari, maka di pusat pertokoan umum dibangun mushola bahkan mesjid. Sementara penganut agama non-muslim tidak pernah iri atau keberatan. Bahkan tidak sedikit saya mendengar cerita, saat pemilik toko yang muslim sedang sholat Jumat, maka tokonya dibiarkan terbuka karena tetangga toko sebelah yang beragama non-muslim senantiasa ikut menjaga toko yang ditinggalnya. Kekerabatan antar pemilik toko begitu dekat dan akrab, tidak mengenal batas-batas dia muasal pedagang dari Padang? Jawa? Madura? Bali? Manado? dan seterusnya. Bahkan ketika ada toko yang menjual minuman keras untuk orang asing dan horeka* pun, para tetangga toko tidak pernah mengaitkannya dengan aturan agama. Aturan dan tata tertib pertokoan jelas tidak ada urusannya dengan aturan agama yang dianut oleh masing-masing pemilik toko. Walau terpisah namun kedua aturan itu saling melengkapi, sebagai alat yang menyatukan nilai-nilai kehidupan di dalam pusat pertokoan, misalnya kejujuran, tidak berbohong, dapat dipercaya, saling hormat, saling menghargai, dan seterusnya.

Jakarta, yang mirip bagaikan pusat pertokoan barusan tentunya harus juga kita sikapi sebagai sebuah keuntungan, keunggulan, dan kekayaan. Apalagi jika di dalam keberagaman perbedaan itu kita bisa hidup berdampingan, maka itu sebuah berkah yang musti disyukuri. Begitu banyak ragam warga, latar belakang, asal usul, pendidikan, dan agama di Jakarta, selayaknya merupakan sebuah keragaman yang melengkapi satu dengan yang lainnya. Idealnya kita harus bisa hidup bertetangga dengan “pemilik toko” lain yang berbeda latar belakang bukan? Jangan kaget misalnya di daerah Kemang, orang asing asal Australia pun bisa akrab nongkrong di warung bersama tetangganya yang orang Betawi. Sementara di Cipete, orang asing asal Perancis bisa makan bubur kacang ijo di warung milik orang Sunda dan masih banyak lagi contoh lainnya.

Pusat pertokoan juga butuh dikelola., ada kepala pertokoan atau kepala pasar sebagai pemimpinnya. Ada satpam yang menjaga keamanan pertokoan dan sekitarnya, ada cleaning service, ada tukang perbaiki listrik dan seterusnya. Untuk pengelolaan pertokoan ini maka semua pemilik toko ditarik pajak berupa retribusi. Retribusi yang ditarik rutin untuk kemudian dikelola oleh pengelola pusat pertokoan. Tarikan pajak retribusi antar pedagang tidaklah sama, tergantung dari ukuran toko dan seterusnya. Ada yang mahal ada yang murah, bahkan tidak sedikit kita melihat ada pedagang liar yang dagang ngemper di pelataran pusat pertokoan. Dari perbedaan angka retribusi tadi, apakah tarif masuk WC juga dibedakan? Ternyata tidak, mau itu pemilik toko besar, toko kecil, kios besar, kios kecil, bahkan pedagang liar tadi sekali pun, saat masuk WC mereka bayar dengan tarif yang sama yaitu Rp.2000,- Bagaimana bisa? itulah yang disebut subsidi silang, pembayar retribusi yang besar “ikut menalangi” pembayar yang kecil. Salahkah? atau adilkah? Nah disitulah yang kita kenal dengan istilah mengadministrasi keadilan sosial. Tugas pengelola pertokoanlah yang harus pandai mengadministrasi keadilan penggunaan retribusi pajaknya.

Pusat pertokoan yang bagus adalah yang pedagangnya bisa menjalankan usaha dagangnya dengan aman, nyaman, baik, dan banyak transaksi. Pedagang akan senang jika tempat dagangannya dikelola dengan baik, air tidak mampet, sirkulasi udara baik, sampah dibersihkan dan tidak bau, sampai misalnya perihal penerangan gedung. Akan tetapi, tidak sedikit pula pusat pertokoan yang dikelola dengan sembarangan dan asal-asalan oleh pengelolanya. Pedagang rutin ditarik retribusi namun air keran WC mati, lampu diparkiran mati, sampah-sampah bukan saja berserakan namun tidak rutin diangkut yang akhirnya membau. Akhirnya kios makanan mengeluh karena sepi pembeli namun tidak digubris oleh pengelola, kesal rasanya bukan? Pajak terus ditarik tapi dikelola sembarangan dan tanpa ada fasilitas yang ia dapatkan. Ingin rasanya pindah dari pertokoan tersebut ke pusat pertokoan lain tapi biayanya dan aset tidaklah murah dan mudah, akhirnya hanya bisa pasrah.

Semua itu kembali dari sang pengelola pusat pertokoan. Pengelola yang baik tentu tidak akan mencampakan, mengabaikan, dan membiarkan warga pemilik tokonya susah. Pengelola yang baik akan cakap dan jujur dalam mengelola pajaknya. Sebagai pemilik toko tentu akan terbantu usahanya jika pembeli yang datang pun jadi nyaman dibuatnya. Yang akhirnya semua diuntungkan dan saling menguntungkan. Sangat menyenangkan bukan jika kita hidup dalam pengelolaan yang demikian? Begitu pula lah yang terjadi dengan pengelola Kota Jakarta, kita warganya adalah para pemilik toko, pemilik kios, warga pembeli juga pengunjung. Tentu semuanya ingin hidup berdagang yang tenang, untung, dan saling menguntungkan. Lantas bagaimana dengan pedagang liar yang tak bayar retribusi tapi berjualan di emperan? tentunya pengelola yang baik akan mentertibkan mereka. Seperti apa penertibannya? Saya rasa tiap pengelola tentu punya cara dan kebijakannya masing-masing, tentu pula harus berdasarkan aturan dan perundang-undangan (di atasnya) yang mengatur tentang pengelolaan pertokoan atau pasar. Pengelola pasar yang bijak tentu akan mencarikan solusi terbaik bagi semua “penghuni” pertokoan.

Pertokoan yang sepi penjual dan pembeli

Demikianlah gambaran akan sebuah indahnya keberagaman, pertokoan yang menarik pengunjung adalah pertokoan yang menyediakan beragam barang dagangan, tempat makan, tempat istirahat, sholat, hingga taman dan tempat parkir. Jakarta sudah memenuhi itu semua. Akan tetapi ada perbedaan yang signifikan dari perumpamaan pusat pertokoan ini dengan Kota Jakarta, apakah itu? Yaitu kepala pertokoan atau kepala pasar diangkat dan dipilih tidak oleh warga pemilik toko, melainkan oleh pemilik pusat pertokoan atau kepala dinas PD Pasar Jaya. Sementara kepala pengelola Kota DKI Jakarta alhamdulillah bisa dipilih langsung oleh warganya. Jadi keberkahannya bertambah lagi dan mustinya ini harus kita syukuri.

Kenyataannya, Jakarta jauh lebih beragam dan rumit dari sekedar pusat pertokoan atau pusat perbelanjaan. Jakarta adalah tempat kita lahir, kita tinggal, kita hidup, kita mencari nafkah, hingga kita wafat. Semoga gambaran perumpamaan pusat pertokoan ini mudah dibayangkan oleh kita warga Jakarta dan masyarakat Indonesia. Kekayaan keberagaman di dalam pertokoan itu adalah kekayaan keberagaam yang dimiliki oleh warga Jakarta, juga dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita boleh berbeda satu dengan yang lain, namun kita pun harus sadar bahwa kita adalah warga yang saling membutuhi, menjaga, melengkapi dan saling mengisi.

*) Horeka : hotel, restoran, dan katering

 

Foto milik : @motulz & @viraindohoy

«
»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: